Pj Gubernur Agus Fatoni Sampaikan Dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2023 ke-DPRD Sumsel

27

KLIK Palembang —- Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumsel (LKPJ) Tahun Anggaran 2023, kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel R.A. Anita Noeringhati dalam Rapat Paripurna LXXXI (81). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (25/3/2024).

Rapat Paripurna LXXXI (81) dengan agenda penyampaian pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2023 dilanjutkan dengan pembentukan pansus-pansus berdasarkan komposisi komisi-komisi. Rapat ini ipimpin langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel R.A. Anita Noeringhati.

Dalam pidatonya, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni menyampaikan sejumlah program prioritas pembangunan daerah dan capaian kinerja pembangunan tahun 2023 serta realisasi pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023. Sebagaimana diketahui, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumsel Tahun 2019-2023 terdapat 16 sasaran dan setiap tahun diturunkan menjadi beberapa Prioritas Pembangunan Daerah.

“Adapun Prioritas Daerah Sumsel Tahun 2023, antara lain meningkatkan kesejahteraan sosial,  meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan wilayah berbasis lingkungan dan tata ruang, reformasi birokrasi dan stabilitas daerah,” katanya.

Fatoni menyampaikan hingga akhir tahun 2023, capaian indikator makro dan indikator spesifik lainnya di Provinsi Sumsel di antaranya,  Pertumbuhan Ekonomi Sumsel yang terus pulih setelah terkontraksi akibat Pandemi Covid-19 dan berhasil bangkit hingga pada Triwulan III 2023 tumbuh 5,08%. Angka tersebut melebihi capaian nasional yang sebesar 4,94%.

Kemudian, angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Februari 2023 mencapai 4,53%, menurun dari Tahun 2022 sebesar 4,63%. Angka tersebut lebih baik dari angka TPT Nasional yang sebesar 5,32%. Lalu, Tingkat Kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 11,78% menurun dari tahun 2022 sebesar 11,90%

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023 sebesar 73,18 poin, berada pada kategori tinggi. Angka ini meningkat dari tahun 2022 sebesar 72,48 poin. Gini Ratio tahun 2023 sebesar 0,338, lebih baik dibandingkan nasional yang sebesar 0,388,” imbuhnya.

Fatoni mengungkapkan, Pengendalian Inflasi telah berjalan dengan baik. Tercatat pada bulan Desember 2023 (yoy), inflasi Sumsel dapat terjaga pada kisaran 2-4%, yaitu di angka 3,17%. Menurutnya, angka ini berhasil menurun dan lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2022 yang sebesar 5,94%.

“Beberapa upaya yang dilakukan dalam pengendalian inflasi diantaranya Pencanangan Gerakan Penanganan Inflasi Serentak Se- Sumatera Selatan (GPISS), Operasi Pasar Murah dengan Gerakan Pasar Murah Serentak Se-Sumatera Selatan (GPMSS) pada hari Senin, Selasa dan Kamis, dan Gerakan Pangan Murah dengan melibatkan semua unsur Forkopimda, BUMD/BUMD, Perusahaan,” paparnya.

Kemudian terkait kemiskinan ekstrem Sumsel, pada Maret 2023 mencapai 1,29%, menurun dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 3,19% dan menjadi penurunan tercepat di Pulau Sumatera. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi kemiskinan ekstrem meliputi, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Gerakan Sumsel Mandiri Pangan berupa bantuan bibit hortikultura, ikan dan ternak, pelayanan kesehatan dengan peningkatan Universal Health Coverage (UHC) yang sebesar 97,70% pada Desember 2023, Bantuan Pendidikan melalui pembiayaan Operasional Pendidikan, Pemenuhan kebutuhan dasar Anak Terlantar, Lansia, dan Disabilitas.

Selanjutnya, pada tahun 2023 Fatoni menyebut terdapat lima program kerja unggulan seperti penanganan bencana, pengendalian Inflasi, penurunan Stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem dan dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024.

“Terkait realisasi pengelolaan keuangan daerah yang belum diaudit sebagai wujud kinerja APBD, lanjut Fatoni, Berdasarkan data per Januari 2024, target Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel sebesar Rp 11,1 triliyun terealisasi sebesar Rp 9,9 triliyun atau 88,90 persen,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel R.A. Anita Noeringhati mengucapkan terima kasih kepada Pj Gubernur Provinsi Sumsel yang secara jelas dan terinci, telah menyampaikan penjelasan terhadap LKPJ Gubernur Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna LXXXI (81).

“Sebelum agenda pembentukan Pansus, rapat paripurna akan dilanjutkan dengan acara penandatangan berita acara serah terima laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Sumatera Selatan tahun anggaran 2023, antara Pj Gubernur Sumatera Selatan dan ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan,” imbuhnya.

Sidang paripurna ini juga diikuti Sekda Prov Sumsel S.A Supriono, Wakil Ketua DPRD Prov Sumsel H. Muchendi Mahzareki, perwakilan Forkopimda, kepala OPD dan undangan lainnya.

Facebook Comments