Zaidirina PJ Bupati dan Dinas PUPR Tubaba Mendapatkan Keritikan Pedas dari Ketua K3PP Tubaba

108

KLIK┬áTulang Bawang Barat, –
Hari pertama aktif Sebagai PJ Bupati kabupaten Tulang Bawang Barat provisi Lampung, Zaidirina Sudah mendapatkan keritikan pedas dari Ahmad Basri, Ketua Kajian Krisis Kebijakan Publik Pembangunan (K3PP) Tubaba

Ahmad Basri, mengatakan
Dinas PUPR Tubaba telah mengangarkan perbaikan rumah dinas PJ Bupati sebesar 1.2 milyar, Karna rumah dinas peninggalan Bupati lama sudah tidak layak lagi untuk ditempati. Logika yang tercipta agak sedikit “absurd ” didengar telinga kita. Hari ini PJ Bupati menempati rumah dinas mantan wakil Bupati yang lebih layak,tulis ahmad basri melalui akun facebooknya di sejumlah group pada senin (23/5/2022) sekira pukul 21.00.WiB

“Pertanyaannya, apakah selama ini rumah dinas Bupati kondisinya dibiarkan “kosong” tidak ditempati oleh Bupati lama. Sehingga tidak terawat rusak dimana – mana. Apakah tidak ada biaya perawatan bulanan untuk rumah dinas Bupati selama ini.” Tannyanya

Menurutnya, Sehingga ketika PJ Bupati datang untuk menempati rumah dinas memerlukan biaya 1.2 milyar. Ini angka yang cukup lumayan besar untuk sebuah ” renovasi ” rumah dinas Bupati. Masalahnya beban biaya renovasi menggunakan uang rakyat ( APBD).

” Harusnya PJ Bupati yang baru dilantik pada tanggal 22 Mei 2022 ini memiliki ” sense of crisis ” dalam suasana pemulihan covid 19 dimana rakyat sedang megap – megap kehidupan ekonominya. Maka rehab rumah dinas Bupati 1.2 milyar harusnya ditolak. Minimal menunggu waktu yang tepat. Bukannya ” iyes ” apa yang dilakukan oleh dinas PURP 1.2 milyar.harapnya

Dia juga mengatakan Minimal setalah menjabat enam bulan sebagai PJ Bupati ide gagasan renovasi/ rehab bisa dipahami. Ini belum sampai satu minggu menjabat sebagai PJ Bupati sudah sibuk berburu ” menikmati ” fasilitas.

“renovasi/rehab rumah dinas Bupati untuk ditempat PJ Bupati yang menelan 1.2 milyar terlalu besar cenderung tidak rasional bila perlu ditunda terlebih dahulu. Lihat fenomena hari ini masih banyak pegawai honore pemda yang mungkin belum dibayar haknya dengan alasan keuangan pemda ( APBD) tidak cukup untuk membayarnya,” pintanya

Lanjut Ahmad Basri, ia mengutarakan Nanti bisa jadi ketika Bupati terpilih definitif terpilih tahun 2024 yang hanya dua tahun lagi ini. Akan sama logikanya minta renovasi /direhab kembali karna tidak layak pakai sebagai rumah dinas Bupati.

“Hari ini memang kita masih sulit menemukan pemimpin yang berani hidup sederhana seperti Bung Hatta atau Jendral Hoegang. Semuanya masih berburu fasilitas,” pungkasnya (**)

Facebook Comments